Komisi-Komisi

TENTANG KOMISI
  • Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
  • Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi;
  • Jumlah Komisi sebanyak-banyaknya 4 ( empat ) Komisi;
  • Jumlah anggota dalam setiap Komisi diupayakan sama;
  • Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD;
  • Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran;
  • Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usulan Fraksi pada awal tahun anggaran;
  • Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2½ ( dua setengah ) tahun dan dapat dipilih kembali;
  • Masa tugas Komisi ditetapkan 2½ ( dua setengah ) tahun dan dapat dipilih kembali;
  • Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
TUGAS KOMISI
  1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan APBD serta rancangan keputusan DPRD;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
  4. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
  5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  7. Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
  8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
  9. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidan tugas masing-masing Komisi;
  10. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.
BIDANG KOMISI
  1. Komisi A  :  Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
  2. Komisi B  :  Bidang Ekonomi
  3. Komisi C  :  Bidang Sosial Budaya
  4. Komisi D  :  Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur